Pada masa-masa krusial pembangunan daerah, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama percepatan program. Isu ini kembali mengemuka setelah Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik (Iron), secara tegas mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih proaktif dan intensif ke kementerian/lembaga di Jakarta. Langkah strategis ini dinilai sebagai upaya mendasar untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, mendatangkan bantuan pusat, serta memastikan program unggulan daerah dapat berjalan lancar.
Mengatasi Stigma Keterlambatan dan Ketergantungan
Selama ini, Lombok Timur sering dihadapkan pada tantangan klasik, yaitu lambatnya realisasi program yang sangat bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Iron menekankan bahwa sudah saatnya OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengubah pola kerja pasif. “Kita tidak bisa hanya menunggu petunjuk teknis atau alokasi dana dari pusat datang begitu saja. Kita harus menjemputnya, kita harus memastikan proposal dan kebutuhan daerah kita menjadi prioritas,” ujar Iron dalam sebuah rapat evaluasi kinerja.
Dorongan ini menyasar pada peningkatan kualitas komunikasi dan pendekatan. Pj Bupati Iron menekankan bahwa setiap kepala OPD Lombok Timur harus memiliki kemampuan lobi yang mumpuni dan pemahaman mendalam mengenai peta jalan pembangunan nasional. Sebagai contoh, untuk sektor pariwisata, Dinas Pariwisata harus secara reguler hadir dan berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bukan hanya saat ada event besar. Demikian pula Dinas Pertanian terkait kebijakan pangan nasional.
🚀 Menyuntikkan Anggaran Pusat : Strategi Lobi dan Data Presisi
Pj Bupati Iron menekankan bahwa keberhasilan koordinasi bukan hanya diukur dari frekuensi kunjungan ke Jakarta, melainkan dari keberhasilan menarik program atau anggaran spesifik. Ini membutuhkan pendekatan yang cerdas. Setiap kepala OPD Lombok Timur diminta untuk menyusun dossier atau paket proposal yang didukung oleh data presisi mengenai potensi dan masalah di Lombok Timur. Pendekatan ini adalah jembatan untuk meyakinkan Kementerian bahwa investasi di Lombok Timur akan memberikan return maksimal.
Strategi lobi tidak lagi boleh bersifat umum. Misalnya, jika Dinas Kesehatan memerlukan perbaikan fasilitas puskesmas, mereka harus membawa data detail tentang cakupan layanan, tingkat morbiditas, dan dampak spesifik jika fasilitas tersebut diperbaiki. Ini adalah kunci untuk memastikan Lombok Timur tidak sekadar mendapat sisa alokasi, tetapi mendapat porsi yang memang layak berdasarkan kebutuhan riil.
“Mengacu pada berita Lombok terupdate, salah satu fokus utama Pj Bupati adalah peningkatan indeks pembangunan manusia, yang memerlukan suntikan dana dan program spesifik dari kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.”
Iron ingin melihat Kepala OPD Lombok Timur lebih sering berada di pusat, bukan untuk berlibur, melainkan untuk duduk bersama para dirjen, deputi, atau bahkan menteri. Ini adalah bentuk investasi waktu yang akan berbuah manis berupa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program-program sektoral yang langsung menyentuh masyarakat.
Membangun Kesadaran Kritis di Setiap OPD Lombok Timur
Pesan kunci Pj Bupati adalah perlunya membangun kesadaran kritis bahwa dana APBD terbatas, sehingga alokasi APBN harus dimaksimalkan. Setiap OPD Lombok Timur didorong untuk mencari celah program yang relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mereka dan mengaitkannya dengan program prioritas nasional.
Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus lebih aktif berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait proyek strategis penanggulangan banjir dan infrastruktur air bersih. Kepala OPD Lombok Timur dalam hal ini harus menjadi ‘marketing’ yang handal bagi daerahnya. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai negosiator ulung.
Pola kerja ini, menurut Iron, akan menciptakan iklim kerja yang lebih kompetitif dan inovatif di kalangan OPD Lombok Timur. Setiap dinas akan berlomba-lomba untuk mendatangkan program pusat, yang secara otomatis akan meningkatkan kinerja dan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Memastikan Program Prioritas Berjalan Lancar
Salah satu tantangan terbesar adalah keselarasan antara perencanaan daerah dan perencanaan pusat. Sering kali, program yang sudah direncanakan di daerah ternyata tidak sejalan atau tidak mendapat dukungan dari pusat. Di sinilah pentingnya koordinasi aktif. Dengan berita Lombok terhangat yang selalu menyoroti isu kesejahteraan masyarakat, OPD Lombok Timur tidak boleh lagi terjadi missed opportunity.
Penegasan dari Pj Bupati ini diharapkan menjadi cambuk penyemangat bagi seluruh jajaran birokrasi. Ia tidak ingin melihat lagi adanya dana yang kembali ke kas negara karena keterlambatan penyerapan atau ketidaksesuaian proposal. Setiap rupiah dana yang didatangkan dari pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan masyarakat Lombok Timur.
“Pj Bupati berharap, dengan proaktifnya seluruh OPD Lombok Timur, masyarakat akan segera merasakan manfaat langsung dari program-program pembangunan yang terintegrasi antara daerah dan pusat, menjadikan Lombok Timur daerah yang maju dan mandiri di Nusa Tenggara Barat.”
About the Author
