Persoalan sampah Mandalika kembali mencuat ke permukaan setelah anggota DPR menyoroti kinerja walikota Mataram dalam menangani masalah lingkungan yang kerap mencoreng citra pariwisata daerah. Dalam rapat koordinasi terbaru, beberapa anggota dewan menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dipandang sebagai isu prioritas, bukan sekadar pekerjaan rutin tanpa arah jelas. Kritik tajam itu muncul karena banyaknya laporan dari masyarakat dan wisatawan tentang tumpukan sampah di kawasan Mandalika, padahal wilayah tersebut digadang-gadang sebagai ikon pariwisata internasional di Nusa Tenggara Barat.
Publik Menyoroti Langkah Pemerintah Kota
Jika merujuk pada berita Lombok terkini, publik menilai bahwa walikota Mataram seakan masih gagap dalam memberikan solusi jangka panjang. Penanganan sampah lebih sering bersifat instan, seperti pembersihan menjelang event besar, ketimbang membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, sebab potensi ekonomi dan pariwisata di Mandalika justru bisa terhambat oleh persoalan klasik seperti sampah.
Edukasi dan Partisipasi Warga Lokal
Di sisi lain, DPR meminta agar pemerintah daerah serius melibatkan komunitas lokal. Menurut mereka, sampah Mandalika bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan juga perlu ada edukasi kepada warga sekitar, pelaku usaha, hingga wisatawan. Langkah ini diyakini dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama sehingga masyarakat merasa berkewajiban menjaga kebersihan.
Tanggapan Walikota Mataram
Namun, reaksi berbeda datang dari pihak Pemkot. Walikota Mataram menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program baru, termasuk penambahan armada truk sampah, pembangunan TPS modern, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam pengolahan limbah. Meski begitu, sejumlah pihak menilai langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat.
Dampak terhadap Pariwisata Mandalika
Tak dapat dipungkiri, sampah Mandalika sudah menjadi isu strategis yang memengaruhi persepsi wisatawan. Banyak laporan menyebutkan wisatawan kecewa melihat kondisi lingkungan yang tidak konsisten terjaga. Beberapa hotel bahkan mengaku harus melakukan aksi bersih-bersih sendiri di sekitar kawasan agar tamu mereka tidak terganggu. Fenomena ini menunjukkan koordinasi antarinstansi belum berjalan maksimal.
Transparansi dan Anggaran Kebersihan
Masyarakat Lombok sendiri merasa perlu ada keterbukaan informasi. Dalam berbagai forum diskusi, warganet ramai membahas bagaimana Walikota Mataram seharusnya lebih transparan soal anggaran kebersihan. Berita Lombok terkini bahkan menyoroti adanya gap antara perencanaan dan implementasi di lapangan, yang membuat publik semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sampah Mandalika Sebagai Ancaman Lingkungan
DPR juga mengingatkan bahwa isu sampah tidak hanya soal estetika, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Jika pengelolaan sampah Mandalika terus dibiarkan setengah hati, maka akan menimbulkan risiko pencemaran laut dan merusak ekosistem pesisir. Padahal, kawasan Mandalika terkenal dengan pantai-pantai indah yang menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara.
Kolaborasi Multi Pihak untuk Mandalika Bersih
Penyelesaian persoalan sampah Mandalika membutuhkan strategi komprehensif yang tidak hanya bergantung pada dinas kebersihan. Kolaborasi lintas sektor harus diperkuat, mulai dari pemerintah, swasta, komunitas, hingga wisatawan. Inovasi pengelolaan limbah, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta program edukasi berkelanjutan menjadi kunci agar kawasan ini benar-benar terbebas dari stigma kotor. Dengan keterlibatan semua pihak, walikota Mataram diyakini mampu membangun model pengelolaan sampah modern yang menjadikan Mandalika sebagai contoh sukses destinasi wisata berkelas dunia yang bersih, sehat, dan berdaya saing.
About the Author
